Alamanahjurnalis.com - TNI berkomitmen dalam mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi yang dianut Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun kritik secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik,” kata Kabidpenum Puspen TN, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, ruang demokrasi harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa, termasuk oleh aparat negara, masyarakat sipil, dan institusi lainnya. Dengan posisi TNI yang memegang prinsip netralitas dan tidak akan pernah terlibat dalam upaya membungkam suara publik.
“Tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan mencampuri urusan politik praktis,” jelasnya.
Sebab, kata Agung, segala bentuk intimidasi terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan pendapat secara sah dan damai merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
“Jika ada warga masyarakat yang mengalami intimidasi, tekanan, atau ancaman, maka langkah yang tepat adalah segera melaporkannya kepada Kepolisian. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tersebut guna mengungkap siapa pelaku sesungguhnya,” tuturnya.
“Mari sama sama kita cari, selidiki, temukan, siapa pelaku sebenarnya, sehingga tidak saling curiga dan membuat narasi, framing yang menyudutkan satu institusi,” tambah Agung.
Oleh sebab itu, Agung mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya provokasi dan penggiringan opini yang menyesatkan.
“Kami menolak keras segala bentuk tuduhan yang diarahkan kepada TNI tanpa bukti, data, fakta yang kredibel dan sah. TNI tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap warga yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat,” bebernya.
Penjelasan ini, diakui Agung, karena ada framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data atau fakta yang kredibel, tendensius, tidak objektif dengan jelas untuk merekayasa persepsi bahwa TNI dan pemerintah saat ini adalah pemerintahan yang militeristik dan anti demokrasi.
“Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, TNI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas, mengedepankan dialog, komunikasi dan klarifikasi, dan menyelesaikan perbedaan secara bermartabat,” tuturnya.
Agung pun menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh sehat apabila dijaga bersama dengan sikap saling menghormati, menjunjung tinggi hukum, dan menghindari tuduhan yang tidak berdasar.
“TNI tetap konsisten berada di garis pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia,” jelasnya.
Sumber: beritanasional.com
