Alamanahjurnalis.com - Pemerintah mencabut izin usaha skala besar yang berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana Sumatera. Hal itu sebagai langkah tegas menata ulang tata kelola hutan dan sumber daya alam di Pulau Sumatera.
Pembenahan tata kelola sumber daya alam tersebut diambil pemerintah untuk mencegah bencana banjir dan longsor di Sumatera terulang. Telah dicabut izin pemanfaatan lahan kebun sawit dan pemanfaatan kayu hasil hutan.
"Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektar izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers update penanganan banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).
Pemerintah mengambil kebijakan tersebut sebagai bentuk evaluasi menyeluruh praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan berdampak pada kerusakan ekosistem, terutama di wilayah rawan bencana.
Pemerintah juga menindak aktivitas tambang yang berisiko terhadap kelestarian lingkungan.
Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel aktivitas lima perusahaan tambang besar.
"Sebanyak lima perusahaan tambang telah disegel karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan," ujar Pratikno.
Langkah tersebut sebagai sinyal pemerintah tidak mentolerir praktik usaha yang mengabaikan aspek keselamatan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Kebijakan tersebut, kata Pratikno, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik semata.
"Kita tidak hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi harus memastikan ke depan menjadi lebih baik," ujarnya.
Sumber: beritanasional.com
