Alamanahjurnalis.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengumumkan usulan pemangkasan anggaran rutin PBB secara drastis untuk tahun 2026.
Langkah ini mencerminkan ambisi PBB dalam melakukan reformasi struktural, meskipun lembaga tersebut masih dibebani oleh tunggakan iuran anggota yang masif.
Guterres secara resmi memperkenalkan laporan perkiraan anggaran yang direvisi kepada Komite Kelima Majelis Umum PBB pada Senin (1/12/2025).
Anggaran Global Dipangkas 15 Persen
Dalam usulannya, Guterres mengusulkan agar anggaran rutin PBB tahun 2026 diturunkan menjadi USD3,238 miliar.
Angka ini menunjukkan pengurangan sebesar USD577 juta atau setara sekitar Rp5 triliun atau 15,1 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2025.
Selain pemotongan anggaran finansial, pemangkasan juga terjadi pada struktur kepegawaian.
Tabel kepegawaian yang diusulkan direvisi menjadi 11.594 jabatan, termasuk Misi Politik Khusus. Ini merupakan pengurangan sebesar 18,8 persen dari tabel kepegawaian yang disetujui untuk tahun 2025.
Guterres menjelaskan bahwa pemangkasan yang ditargetkan ini adalah "pilihan sulit" yang diambil di seluruh entitas PBB.
Tujuannya adalah menyederhanakan struktur, menghilangkan duplikasi, dan memprioritaskan sumber daya untuk dampak terbesar.
Misi Politik Khusus Terdampak Signifikan
Salah satu sektor yang mengalami pemotongan besar adalah Misi Politik Khusus (Special Political Missions).
* Anggaran yang direvisi untuk misi ini berjumlah USD543,6 juta .
* Angka ini mencerminkan pengurangan sebesar USD96,3 juta (15 persen) dari usulan program awal 2026, dan penurunan sebesar 21,6 persen dibandingkan alokasi 2025.
* Secara kepegawaian, diusulkan pengurangan bersih sebanyak 1.215 jabatan dan posisi dari 4.086 yang disetujui untuk tahun 2025.
"Untuk pertama kalinya, perkiraan yang direvisi mengurangi kebutuhan sumber daya anggaran reguler global dibandingkan yang diusulkan semula," kata Guterres yang dikutip dari Xinhua News pada Selasa (2/12/2025).
PBB Didera Tunggakan Iuran
Langkah reformasi dan penghematan ini dilakukan di tengah krisis likuiditas parah yang dialami PBB akibat tunggakan iuran dari negara-negara anggota.
Guterres mengungkapkan bahwa PBB mengakhiri tahun 2024 dengan tunggakan sebesar USD760 juta. Situasi memburuk di tahun 2025, di mana PBB belum menerima USD877 juta dari iuran tahunan.
Total tunggakan iuran PBB kini mencapai angka fantastis, yaitu USD1,586 miliar (sekitar Rp 25 triliun).
"Saya telah berulang kali mengimbau Negara-negara Anggota untuk membayar iuran yang telah ditetapkan secara penuh dan tepat waktu,” tandasnya.
Sumber: beritanasional.com
