Alamanahjurnalis.com - Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan peningkatan status Gedung MPR/DPR RI menjadi cagar budaya nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/5).
“Gedung DPR sudah menjadi bangunan historik, apalagi gedung DPR juga merupakan almamater saya dan mitra kerja kita juga, pasti akan menjadi prioritas,” ujar Fadli.
Gedung parlemen yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat provinsi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Usulan peningkatan statusnya ke tingkat nasional diharapkan akan memperkuat pelindungan, pemanfaatan, dan integrasi kebijakan pelestarian warisan budaya bangsa.
Proses administratif dan teknis penetapan status nasional tersebut akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi yang saat ini dipimpin oleh Restu Gunawan.
Kementerian juga telah menyiapkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang bertugas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi resmi.
Fadli menegaskan bahwa keberhasilan penetapan sangat bergantung pada kelengkapan data dan kajian dari pemerintah daerah. “Perlu data-data, histori, kajian dari Pemerintah Jakarta. Kalau sudah lengkap, semua lebih mudah,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar telah menyampaikan usulan resmi agar Gedung MPR/DPR RI ditetapkan sebagai cagar budaya nasional.
Momentum ini bertepatan dengan usia ke-60 gedung tersebut—menandai perannya sebagai simbol demokrasi dan ruang utama dalam proses legislasi nasional.
Gedung yang dirancang oleh dua arsitek besar Indonesia, Frederich Silaban dan Soejoedi Wirjoatmodjo, tidak hanya memiliki nilai fungsi strategis dalam sistem ketatanegaraan, namun juga menyimpan nilai arsitektur dan sejarah yang tinggi.
Ciri khas atap lengkungnya telah menjadi ikon yang lekat dalam benak masyarakat Indonesia dan saksi berbagai peristiwa penting dalam perjalanan bangsa.
Kementerian Kebudayaan menyatakan siap mendukung pelestarian bangunan bersejarah yang memiliki nilai strategis bagi identitas nasional. Upaya ini, menurut Fadli, tidak bisa berjalan sendiri.
“Butuh kolaborasi aktif dari semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk melengkapi data dan mengusulkan kepada kami secara resmi,” pungkasnya.
Sumber: antaranews.com
