Alamanahjurnalis.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan, ia menentang secara keras langkah-langkah Israel yang dinilai merusak solusi dua negara dan menekankan perlunya gencatan senjata penuh di Jalur Gaza, serta dorongan baru menuju terwujudnya negara Palestina.
Guterres mengutip pernyataan negarawan Prancis Jean Monnet terkait konflik Palestina-Israel. Ia mengatakan, tidak bersikap optimistis maupun pesimistis, melainkan bertekad untuk memperjuangkan solusi dua negara. “Saya tidak optimistis, saya juga tidak pesimistis, saya bertekad,” katanya.
Guterres mengatakan, tekadnya untuk menentang dengan sangat kuat seluruh upaya Israel yang melemahkan solusi dua negara, khususnya melalui pembangunan permukiman di Tepi Barat, pembongkaran rumah, pengusiran warga, serta kekerasan yang dilakukan para pemukim.
“Dan kami percaya bahwa hal ini harus dihentikan,” tegas Guterres.
Terkait Jalur Gaza, Guterres menekankan perlunya kerangka pemerintahan baru di wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi harus diciptakan agar Gaza memiliki model tata kelola baru yang secara bertahap terhubung dengan Otoritas Palestina.
Ia menambahkan, Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan. Serangan pemukim ilegal terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat sejak dimulainya serangan besar Israel ke Jalur Gaza pada Oktober 2023.
Berdasarkan data pihak Palestina, pasukan Israel dan pemukim ilegal telah menewaskan sedikitnya 1.109 warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Hampir 11.000 orang dilaporkan terluka dan sekitar 21.000 lainnya ditahan sejak Oktober 2023.
Mahkamah Internasional pada Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal. Pengadilan tersebut juga menyerukan evakuasi seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Saat ditanya pihak yang seharusnya memberi tekanan kepada Tel Aviv agar bergerak menuju solusi dua negara, Guterres mengatakan tanggung jawab tersebut berada di pundak seluruh komunitas internasional.
Sumber: beritanasional.com
