RSI.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI telah memutuskan untuk menunda sementara pembukaan pendaftaran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk pengawak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan, penundaan dilakukan untuk keperluan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, seperti Kementerian Sekretariat Negara, KemenPAN-RB, hingga Kemenkop.
“Rekrutmen SPPI saat ini ditunda sementara. Karena pemerintah masih melakukan penyempurnaan mekanisme serta koordinasi lintas kementerian/lembaga,” kata Rico saat dihubungi beritanasional.com, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, penundaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses rekrutmen hingga penempatan berjalan lancar demi suksesnya program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Termasuk terkait sistem, skema rekrutmen, dan penempatan yang lebih luas dalam program nasional. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaannya ke depan lebih siap, terintegrasi, dan optimal,” kata dia.
Oleh sebab itu, Rico menyebut, perihal rencana merekrut 30.000 tenaga pengawak KDKMP yang dilaksanakan melalui pola pendidikan dan pelatihan dengan dukungan Kemhan, TNI, dan Polri akan disampaikan lebih lanjut.
“Informasi lanjutan akan disampaikan secara resmi,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto memimpin rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut perintah Presiden yang dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan pimpinan lembaga terkait.
Arahan tersebut menekankan percepatan penyiapan pengawak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mulai operasional secara bertahap pada Agustus 2026.
“Bapak Presiden menargetkan program ini dapat segera berjalan dan mulai operasional secara bertahap pada bulan Agustus. Untuk itu diperlukan langkah cepat dalam proses perekrutan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia yang akan mengawaki koperasi tersebut,” ujar Donny dikutip melalui website Resmi Kemhan sesuai hasil rapat, Rabu (12/3/2026).
Sumber: beritanasional.com
