Alamanahjurnalis.com – Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Albanese menilai rencana tersebut dibentuk dengan pengaruh besar AS dan Israel serta tidak memberikan ruang yang cukup bagi suara Palestina.
"Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," kata Albanese dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Adapun Trump mengumumkan pembentukan BoP pada Januari sebagai badan baru untuk menangani konflik global yang selama ini umumnya ditangani PBB.
Indonesia sebelumnya menyatakan akan menjadi anggota badan tersebut dan telah berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.
Indonesia pertimbangkan keterlibatan
Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/10/2026) mengatakan pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP masih ditangguhkan. Pernyataan tersebut mengulang posisi Indonesia sebelumnya.
Albanese mengatakan Indonesia selama ini secara historis mendukung perjuangan Palestina. Namun, menurut dia, keputusan bergabung dengan BoP dapat membawa risiko bagi posisi Indonesia.
Ia juga berpendapat bahwa secara hukum Israel tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina.
Sejumlah pakar hak asasi manusia sebelumnya mengkritik BoP karena tidak memiliki perwakilan Palestina, meskipun badan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di wilayah Palestina.
Pihak BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan. Seorang pejabat badan tersebut mengatakan kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi bagian utama dari proses tersebut.
Pejabat itu mengatakan pemerintahan sipil dan upaya pemulihan Gaza dipimpin National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang terdiri dari para profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.
Albanese menilai keberadaan sejumlah pejabat Palestina tersebut belum cukup untuk memastikan keterwakilan Palestina.
Indonesia dikritik
Indonesia yang mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengecam kekerasan Israel juga mendapat kritik dari sejumlah kelompok di dalam negeri karena bersedia bergabung dengan BoP, yang juga memiliki Israel sebagai anggota.
Kantor Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo berjanji akan keluar dari BoP jika keterlibatan Indonesia tidak memberikan manfaat bagi Palestina.
Albanese mengatakan keterlibatan Indonesia dapat berisiko mengganggu hubungan dekat Indonesia dengan Palestina.
"Ini sangat berisiko dilakukan ketika aturan ditetapkan oleh Israel," ujar Albanese.
Ia juga merekomendasikan Indonesia bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mencakup Afrika Selatan dan Malaysia. Kelompok tersebut berupaya menegakkan hukum serta proses internasional, termasuk melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) terkait tindakan Israel.
Rencana Trump di Gaza mandek
Rencana Trump untuk Gaza saat ini mengalami kebuntuan. Gencatan senjata pada 2025 menghasilkan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas serta ratusan tahanan dan narapidana Palestina.
Namun, upaya untuk melucuti Hamas dan memastikan penarikan pasukan Israel mengalami hambatan. Pasukan Israel juga masih melakukan serangan hampir setiap hari di Gaza.
Sumber: kompas.com
