Alamanahjurnalis.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengakselerasi reformasi pasar modal Indonesia dengan memperketat standar permodalan, tata kelola, dan integritas pelaku industri.
Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 192 pelaku industri yang terdiri dari 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI) telah menyampaikan komitmen pilihan kelompok kegiatan usaha.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK membangun industri pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat pelindungan investor serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor global.
Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut penerapan Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.
Melalui kedua regulasi tersebut, OJK mendorong penguatan permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian, kepengurusan, tata kelola, hingga manajemen risiko perusahaan.
Regulasi ini juga mengatur pengelompokan pelaku industri berdasarkan kemampuan dan pemenuhan persyaratan tertentu.
Perusahaan Efek dikelompokkan dalam kategori Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU), sedangkan Manajer Investasi masuk dalam kategori Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU).
Pengelompokan tersebut menjadi landasan bagi OJK untuk memastikan setiap perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai kapasitas, kemampuan permodalan, serta kompleksitas risiko yang dihadapi.
Mayoritas Sekuritas Pilih PEKU 3
Dari 107 Perusahaan Efek yang telah menyampaikan komitmen, mayoritas memilih kelompok PEKU 3, yakni sebanyak 74 perusahaan.
Sementara itu, sebanyak 22 perusahaan memilih PEKU 2 dan 11 perusahaan lainnya memilih PEKU 1.
Adapun dari 85 Manajer Investasi, sebanyak 70 perusahaan memilih kelompok MIKU 2, sedangkan 15 perusahaan lainnya memilih MIKU 1.
Komitmen tersebut menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas kelembagaan dengan persyaratan kegiatan usaha yang akan dijalankan.
OJK telah menyediakan masa transisi agar seluruh pelaku industri memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian secara bertahap. Pemenuhan seluruh persyaratan ditargetkan rampung hingga April 2029.
Selama periode transisi, OJK akan terus memantau perkembangan pemenuhan komitmen masing-masing perusahaan.
Koordinasi juga dilakukan bersama pemegang saham, pengurus perusahaan, asosiasi industri, serta pemangku kepentingan terkait.
OJK turut menekankan pentingnya dukungan pemegang saham dalam memastikan kecukupan permodalan, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan kemampuan operasional perusahaan.
Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting agar proses transformasi kelembagaan berjalan efektif dan berkelanjutan.
OJK Bidik Pelanggaran Berulang
Tak hanya membenahi struktur kelembagaan, OJK juga memperketat pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah terulangnya pelanggaran oleh pelaku industri.
Terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, OJK akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan.
Namun, langkah pengawasan tidak berhenti pada pemberian sanksi, melainkan juga mencakup pembinaan, evaluasi akar permasalahan, serta penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan.
Sebagai tindak lanjut atas sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan Perusahaan Efek, OJK telah meminta perusahaan terkait melakukan sejumlah pembenahan.
Pertama, meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi pegawai guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Kedua, memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan perusahaan.
Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab pelanggaran sekaligus menetapkan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa.
Keempat, menyampaikan hasil evaluasi beserta pelaksanaan langkah-langkah perbaikan kepada OJK.
Sementara itu, dalam pengawasan terhadap Manajer Investasi, OJK terus memperkuat komunikasi proaktif dengan asosiasi industri serta meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan guna mendorong kepatuhan dan penerapan tata kelola yang baik.
“Langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan pengawasan OJK yang memadukan penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi risiko pelanggaran berulang,” tulis Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, dalam siaran pers, Rabu (11/11) malam.
Melalui rangkaian reformasi tersebut, OJK berharap kapasitas dan kualitas pelaku industri pasar modal semakin meningkat, sehingga mampu menopang pengembangan pasar modal Indonesia yang lebih kredibel, berintegritas, dan kompetitif di tengah persaingan pasar keuangan global.
Sumber: pasardana.id
