RSI.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat politik. Hukum harus ditegakkan dengan baik dan dipatuhi.
"Saudara-saudara, jadi kita bertekad ya, saya bertekad: patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh," ujzr Prabowo saat berpidato dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Komitmen itu telah dibuktikan Prabowo dengan memberikan abolisi, sampai amnesti kepada sejumlah tokoh politik. Seperti Hasto Kristiyanto serta Tom Lembong.
"Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan ya. Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu," tegasnya.
Kepala Negara juga meminta pengadilan harus memberikan keputusan yang adil dan tidak ada keragu-raguan.
"Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu," ungkapnya.
Sebagai presiden, Prabowo ingin menegakkan kepastian hukum untuk menjamin stabilitas di masyarakat. Serta harus bisa menjalankan pemerintahan yang bersih dan adil.
"Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil," ujar Prabowo.
"Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil," tegasnya.
Sumber: beritanasional.com
